nusakini.com-- Pembangunan ekonomi suatu negara, seringkali hanya diukur berdasarkan Gross National Income (GNI) secara keseluruhan maupun per kapita. Semakin tinggi GNI, maka pembangunan ekonomi suatu negara dinilai baik. 

Saat memberikan kuliah umum tentang Kompleksitas Permasalahan Lingkungan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan kepada mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Sabtu (26/5), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menyampaikan, pengukuran pembangunan ekonomi dari GNI mendorong setiap negara, khususnya negara berkembang untuk menaikkan GNI dengan cara mengeksploitasi sumberdaya alam yang mereka miliki dan meningkatkan industrialisasi. Karena mengejar pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat, tak jarang mereka menempuh langkah yang tidak ramah lingkungan. Seperti, penebangan hutan secara massal, menangkap ikan dengan bom, maupun penambangan liar. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

“Kalau hanya dari Gross National Income, repot. Seolah-olah kalau income per kapitanya tinggi, berarti negara berhasil. Tidak melihat apa yang dikorbankan,” tuturnya. 

Ditambahkan, fakta empiris menunjukkan, kemajuan suatu daerah, tidak diiringi dengan kondisi lingkungan yang terawat. Seperti DKI Jakarta, di mana Indeks Pembangunan Manusianya tertinggi dibanding provinsi lain, namun kondisi lingkungannya berada pada ranking 30 dari 34 provinsi. Padahal, menurutnya, sistem pembangunan harusnya tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memikirkan pemenuhan kebutuhan di masa datang. Yakni, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan sumberdaya alam yang terjaga. 

“Pembangunan berkelanjutan tidak hanya konsentrasi pada isu-isu lingkungan, tapi mencakup tiga lingkup kebijakan pembangunan. Yaitu, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Maka harus berimbang antara lingkungan, ekonomi dan sosial,” kata Sekda. 

Konsep pembangunan berkelanjutan, ungkap Sti Puryono, mulai populer dan menjadi fokus dunia internasional pada KTT Bumi di Rio de Jenerio pada 1992. Selanjutnya, muncul millenium development goals yang berakhir 2015 lalu dan kini mengemuka melalui konsep sustainable development goals. Di Indonesia, dalam mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan sudah tercantum dalam RPJM 2015-2019, yang sejalan dengan sustainable development goals. (p/ab)